Surabaya, 17 April 2026 – Proyek InCircular, hasil kerja sama Indonesia–Jerman, resmi diluncurkan di Surabaya pada Jumat (17/4/2026). Inisiatif ini bertujuan memperkuat ekosistem pemanfaatan sampah plastik sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi sirkular di Provinsi Jawa Timur.
Peluncuran dibuka oleh Plt. Kepala Bappeda Jawa Timur, M. Yasin, yang menekankan pentingnya perubahan paradigma pengelolaan sampah. Menurutnya, pendekatan linear—ambil, pakai, buang—telah menyebabkan kebutuhan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terus meningkat.
“Jika kita terus menggunakan sistem linear, kebutuhan TPA akan semakin luas. Bahkan TPA regional menjadi beban bagi pemerintah provinsi. Karena itu, kami lebih mendorong pendekatan ekonomi sirkular agar kebutuhan TPA bisa ditekan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas terus mendorong implementasi ekonomi sirkular melalui peta jalan nasional. Lima sektor prioritas yang menjadi fokus adalah pangan, konstruksi, plastik, elektronik, dan tekstil.
Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, menyampaikan bahwa potensi ekonomi sirkular di Indonesia sangat besar. “Implementasi ekonomi sirkular diproyeksikan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp593 hingga Rp638 triliun pada tahun 2030. Selain itu, juga berpotensi mengurangi timbulan sampah hingga 18–25 persen,” jelasnya.
Namun demikian, ia juga menyoroti tantangan utama dalam sektor plastik, yakni keterbatasan pasokan bahan baku daur ulang berkualitas, meskipun volume sampah plastik di Indonesia sangat besar. Kondisi ini menjadi semakin krusial di tengah tren global di mana industri mulai beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan.
Dalam pengembangan proyek InCircular, Bintari berperan mendukung GIZ melalui berbagai kajian awal. Dukungan tersebut mencakup analisis pemangku kepentingan, pemetaan industri daur ulang, serta material flow analysis untuk memahami aliran dan potensi pemanfaatan sampah plastik di wilayah Jawa Timur.
Dengan peluncuran ini, diharapkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri, dan mitra pembangunan dapat mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah plastik yang lebih berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi.