Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI) bersama Yayasan Toma Majo Lease (TML) bekerja sama dengan Pemerintah Maluku Tengah menyelenggarakan kegiatan Training GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) bertajuk “Membangun Kesadaran Inklusif dalam Perlindungan Ruang Hidup, Biodiversitas, dan Pengelolaan Sampah” pada Rabu, 7 Mei 2026 di Hotel Lelemuku, Masohi, Maluku Tengah.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Zahlul Ihsan yang hadir mewakili Bupati Zulkarnain Awat Amir. Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan apresiasi terhadap upaya penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Training GEDSI dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Program Plasma-B yang bertujuan mengurangi kebocoran sampah plastik ke laut sekaligus mendukung perlindungan biodiversitas di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di kawasan konservasi perairan Kepulauan Banda dan Pulau-pulau Lease. Kawasan ini diketahui menjadi habitat penting bagi satwa laut terancam punah seperti dugong, penyu, dan hiu martil.
Direktur Yayasan Bina Karta Lestari (BINTARI), Amalia Wulansari, menyampaikan bahwa pendekatan GEDSI menjadi bagian penting dalam memastikan program lingkungan berjalan secara adil dan melibatkan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan, serta masyarakat adat.
“Isu lingkungan tidak dapat dipisahkan dari isu sosial. Pengelolaan sampah, perlindungan ruang hidup, dan konservasi biodiversitas perlu memastikan adanya partisipasi yang setara dan ruang aman bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti sekitar 40 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, tokoh agama, sektor swasta, kelompok penyandang disabilitas, hingga perwakilan sekolah di Kabupaten Maluku Tengah.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan pengenalan konsep dasar GEDSI, diskusi mengenai ruang aman dan analisis gender dalam rumah tangga serta pengelolaan sampah, materi terkait kekerasan berbasis gender dan mekanisme pelaporannya, hingga perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif gender.
Melalui pendekatan partisipatif dan interaktif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya integrasi prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan daerah.